Menyikapi Perkembangan Dan Situasi Sosial Politik Yang Sedang Terjadi, Kaum Pergerakan Jejaring Aktivis 98 Gelar Diskusi

Baca Juga

KAB GARUT. INDOEKSPRES.ONLINE - Kaum pergerakan jejaring aktivis 98 berkumpul menyikapi perkembangan dan situasi sosial politik yang sedang terjadi dalam sebuah Forum Diskusi Pergerakan Indonesia di salahsatu Hotel, Jalan Raya Samarang Garut, Kamis (29/08/19). Dengan Thema diskusi "Rekonsiliasi Nasional untuk Persatuan Indonesia tanpa aksi intoleransi dan aksi radikalisme.

Dalam diskusi tersebut nampak hadir sebagai nara sumber DR.Kh.Asep Ahmad Hidayat M.Si (Wapres Serikat Islam Indonesia/Dosen Paska Sarjana UIN Bandung/Pimpinan Ponpes Jawiyah Darrusufi Cibunar Garut), Ir. Dony Mulyana Kurnia (Ketua DPP Barisan Islam Moderat - BIMA), Rahmat Kurnia (Tokoh Aktivis Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis 98 Garut) dengan dipandu moderator Abdul Salam Nur Ahmad (Sekjen Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis 98).

Ir.Dony Mulyana Kurnia, Ketua DPP Barisan Islam Moderat - BIMA, mengatakan " Paska Pilpres 2019 sebagai pesta demokrasi rakyat Indonesia yang telah menetapkan Jokowi - Kh.Maroef Amin sebagai pemenang Pilpres menjadi momentum bersejarah rakyat Indonesia yang telah sukses melaluinya dengan aman dan damai.  Walaupun dalam perjalanan dihadapkan berbagai ujian dan tantangan, dengan kondisi realita sosial politik masyarakat terbelah adalah hal wajar setiap orang, warga negara mempunyai pilihan yang tidak sama, berbeda pilihan adalah realita demokrasi.

"Dengan langkah konsolidasi yang dibangun oleh Bpk Jokowi paska penetapan sebagai pemenang Pilpres dengan melakukan langkah Rekonsiliasi Nasional yang diawali pertemuan dengan Bpk Prabowo atas inisiatip dan fasilitasi Bpk Budi Gunawan untuk merajut kembali kebersamaan, persatuan nasional seluruh rakyat Indonesia, baik pendukung Jokowi maupun pendukung Prabowo, sekat sekat, polarisasi akar rumput harus dihentikan dipersatukan kembali guna menyongsong masa depan Indonesia maju dan unggul dalam sumber daya manusia,"katanya.

 "Rekonsiliasi Nasional untuk mewujudkan Persatuan Nasional diiringi dengan tumbuh kembangnya sikap kebersamaan, toleransi, saling mengasihi sesama anak negeri. Dengan persatuan nasional ini sebagai modal penting keberhasilan pemerintahan Bpk Jokowi – Kh.Maroef Amin dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul dan Indonesia Maju,"ucap Dony.

"Menyikap perkembangan situasi akibat semakin pesatnya kemajuan tehnologi informasi, mudah tersebarnya hoax, sampai sampai kejadian bully membuli semakin tumbuh subuh yang sangat memprihatinkan membully Presiden sebagai lambang negara, siapapun presidennya,  seolah olah hal biasa padahal itu akan berdampak hukum pada si pembuat atau yang  membuat hoax karena akan terjerat UU IT, selain itu bagaimanapun juga Presiden itu adalah Kepala negara, siapapun presidennya ketika Presiden Indonesia di bully atau dihina itu sama dengan membully, menghina kita warga negara Indonesia,"ujar Dony Mulyana Kurnia, Ketum DPP Bima.

Ir.Dony, menegaskan "Dengan gambaran kondisi diatas kita sebagai warga anak bangsa tidak bisa tinggal diam dengan kekuatan kekuatan yang akan mengancam kedaulatan NKRI, oleh karena itu harus ada sebuah kebersamaan dalam mendukung rekonsiliasi nasional untuk persatuan nasional tanpa adanya aksi intoleransi, aksi radikalisme serta memperkuat kepemimpinan nasional dan menjaga kedaulatan NKRI dalam sebuah gerakan bersama rakyat yang massif, dalam membela kedaulatan NKRI,"kata Dony merupakan salah satu tokoh aktivis 98 Bandung.

Sementara Dr.Kh.Asep Ahmad  Hidayat. Selaku Wapres Serikat Islam Indonesia/Dosen Paska Sarjana UIN Bandung serta Pimpinan Ponpes Jawiyah Darrusufi Cibunar Garut mengatakan "Untuk memperkuat rekonsiliasi nasional yang tengah dibangun Bpk Jokowi, pertemuan dilanjutkan antara Prabowo menemui Ibu Mega di Teuku Umar, untuk semakin memperkuat jiwa kebersamaan, persatuan nasional dan sekaligus mengajak bersatu pada rakyat untuk bekerja mengabdi untuk NKRI." Tujuan dari Rekonsiliasi Nasional untuk persatuan Indonesia, terbangunnya kebersamaan seluruh rakyat Indonesia tanpa adanya aksi intoleransi, saling menghargai dan menghormati sesama anak bangsa tidak saling melukai perasaan atau harga diri. Republik ini dibangun diperjuangkan secara bersama sama semua anak bangsa tanpa kecuali. Selain itu dalam  membangun kebersamaan juga hilangkan sikap sikap arogan, radikal atau aksi radikalisme, yang bukan merupakan budaya bangsa Indonesia dan aksi radikalisme itu ditentang oleh semua ajaran agama, kata Dr.Kh.Asep Ahmad Hidayat.

Lanjut DR.KH Asep, dampak selanjutnya dari kemajuan teknologi informasi akan mempermudah upaya  atau provokasi pihak pihak asing yang berkepentingan dengan Indonesia, yang tidak ingin Indonesia menjadi negara kuat, menjadi negara 5 besar di dunia, maka mereka “asing” dan jaringannya melakukan provokasi yang akan mengancam kedaulatan NKRI salah satunya yang terjadi hari ini gerakan OPM – Gerakan Papua Merdeka yang memprovokasi warga masyarakat papua  dengan isyu tuntutan Referendum dengan goal Politiknya memisahkan diri dari NKRI,"ungkapnya.

Puncak diskusi diakhiri dengan pembacaan Deklarasi Gerakan Nasional Membela Kewibawaan Presiden dan Kedaulatan NKRI, sebagai tekad dan komitmen dalam mendukung rekonsiliasi nasional, persatuan Indonesia tanpa aksi intoleransi, aksi radikalisme dan membela kewibawaan presiden serta menjaga kedaulatan NKRI, dalam pembacaan deklarasi dipimpin dan dibacakam oleh DR.Kh.Asep Ahmad Hidayat M.Si. ( Andi )