Penuh Kontroversi, Firli Bahuri Jadi Ketua KPK
Baca Juga
Birokrasi Online, Terpilihnya Ketua KPK baru, Firli Bahuri oleh DPR undang kontroversi. Wakil ketua dan penasihat KPK mengundurkan diri akibat dugaan pelanggaran kode etik berat yang dilakukan Bahuri ketika jadi Deputi Penindakan KPK.
Dilngsir dari DW Indonesia Terpilihnya Ketua KPK baru, Firli Bahuri oleh DPR undang kontroversi. Wakil ketua dan penasihat KPK mengundurkan diri akibat dugaan pelanggaran kode etik berat yang dilakukan Bahuri ketika jadi Deputi Penindakan KPK.
Komisi III DPR RI telah memilih lima nama Pimpinan KPK baru untuk
periode 2019-2023. Salah satu nama yang terpilih adalah Irjen Firli
Bahuri yang dipilih secara aklamasi jadi Ketua KPK. Sosoknya sebagai
capim KPK sempat menjadi kontroversi lantaran muncul dugaan pelanggaran
etik yang dilakukannya saat menjabat sebagai mantan Deputi Penindakan
KPK.
Dugaan pelanggaran etik itu terkait pertemuan Firli dengan sejumlah orang. Beberapa orang di antaranya adalah Gubernur NTB TGH Zainul Majdi atau dikenal sebagai Tuan Guru Bajang (TGB) , Wakil Ketua BPK Bahrullah dan dengan ketua umum salah satu partai politik (parpol). Sejumlah LSM pun sempat mengkritik lolosnya Firli sebagai capim KPK. Dua di antaranya Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi dan Indonesia Corruption Watch (ICW). Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mempertanyakan kejelasan hasil pemeriksaan etik terhadap dua pejabat internal KPK.
Dugaan pelanggaran etik itu juga disampaikan oleh KPK sendiri. KPK pun menggelar jumpa pers pada Rabu, 11 September 2019, malam terkait dugaan pelanggaran etik tersebut. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang Saut dan Penasihat KPK Tsani Annafari menyatakan dari hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) pada 23 Januari 2019, ada dugaan pelanggaran berat yang dilakukan Firli.
"Perlu kami sampaikan hasil pemeriksaan di direktorat pengawas internal adalah terdapat dugaan pelanggaran berat," tutur Saut saat konferensi pers di gedung Merah Putih KPK di Jalan Kuningan Persada, Jaksel, Rabu (11/9).
Klarifikasi Firli
Dalam fit and proper test Firli kemudian menjelaskan duduk perkara terkait pertemuannya dengan TGB. Dia menegaskan pertemuan itu dilakukan tanpa rencana dan tanpa sengaja. Dia juga menegaskan tidak ada pembicaraan terkait perkara apapun dengan TGB kala itu.
Firli juga menjelaskan soal pertemuannya dengan Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar. Firli menceritakan pertemuan itu terjadi di Gedung KPK saat Bahrullah dipanggil penyidik KPK. Kala itu, sebagai teman kerja, dia menjemput Bahrullah yang diperiksa sebagai saksi. Usai pertemuan itu, kata dia, dirinya dan Bahrullah tak pernah lagi bertemu.
Begitupun dengan pertemuannya dengan ketum parpol. Firli menyampaikan pertemuan dengan salah satu ketum parpol bukanlah suatu kesengajaan. Dia bahkan menyebut pertemuannya tersebut bukan dengan ketum parpol, melainkan individu.
Pengunduran diri wakil ketua dan penasihat KPK
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mundur dari jabatannya, tak lama setelahDPR memilih lima pimpinan KPK baru termasuk mempercayakan posisi Ketua KPK kepada Firli Bahuri.
Penasihat KPK Tsani Annafari, sebelumnya telah lebih dulu menyatakan mundur dari posisinya sebagai penasihat KPK. Dia mengatakan sudah menyiapkan draf surat pengunduran dirinya.
Rencana pengunduran Tsani ini telah disampaikan sejak proses seleksi capim. Dia mengatakan akan mundur jika orang yang dinilainya telah terbukti melanggar etik terpilih sebagai pimpinan KPK.
Dugaan pelanggaran etik itu terkait pertemuan Firli dengan sejumlah orang. Beberapa orang di antaranya adalah Gubernur NTB TGH Zainul Majdi atau dikenal sebagai Tuan Guru Bajang (TGB) , Wakil Ketua BPK Bahrullah dan dengan ketua umum salah satu partai politik (parpol). Sejumlah LSM pun sempat mengkritik lolosnya Firli sebagai capim KPK. Dua di antaranya Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi dan Indonesia Corruption Watch (ICW). Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mempertanyakan kejelasan hasil pemeriksaan etik terhadap dua pejabat internal KPK.
Dugaan pelanggaran etik itu juga disampaikan oleh KPK sendiri. KPK pun menggelar jumpa pers pada Rabu, 11 September 2019, malam terkait dugaan pelanggaran etik tersebut. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang Saut dan Penasihat KPK Tsani Annafari menyatakan dari hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) pada 23 Januari 2019, ada dugaan pelanggaran berat yang dilakukan Firli.
"Perlu kami sampaikan hasil pemeriksaan di direktorat pengawas internal adalah terdapat dugaan pelanggaran berat," tutur Saut saat konferensi pers di gedung Merah Putih KPK di Jalan Kuningan Persada, Jaksel, Rabu (11/9).
Klarifikasi Firli
Dalam fit and proper test Firli kemudian menjelaskan duduk perkara terkait pertemuannya dengan TGB. Dia menegaskan pertemuan itu dilakukan tanpa rencana dan tanpa sengaja. Dia juga menegaskan tidak ada pembicaraan terkait perkara apapun dengan TGB kala itu.
Firli juga menjelaskan soal pertemuannya dengan Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar. Firli menceritakan pertemuan itu terjadi di Gedung KPK saat Bahrullah dipanggil penyidik KPK. Kala itu, sebagai teman kerja, dia menjemput Bahrullah yang diperiksa sebagai saksi. Usai pertemuan itu, kata dia, dirinya dan Bahrullah tak pernah lagi bertemu.
Begitupun dengan pertemuannya dengan ketum parpol. Firli menyampaikan pertemuan dengan salah satu ketum parpol bukanlah suatu kesengajaan. Dia bahkan menyebut pertemuannya tersebut bukan dengan ketum parpol, melainkan individu.
Pengunduran diri wakil ketua dan penasihat KPK
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mundur dari jabatannya, tak lama setelahDPR memilih lima pimpinan KPK baru termasuk mempercayakan posisi Ketua KPK kepada Firli Bahuri.
Penasihat KPK Tsani Annafari, sebelumnya telah lebih dulu menyatakan mundur dari posisinya sebagai penasihat KPK. Dia mengatakan sudah menyiapkan draf surat pengunduran dirinya.
Rencana pengunduran Tsani ini telah disampaikan sejak proses seleksi capim. Dia mengatakan akan mundur jika orang yang dinilainya telah terbukti melanggar etik terpilih sebagai pimpinan KPK.
Tidak ada komentar