PDIP Usulkan Hak Angket untuk Penyelidikan Kecurangan Pilpres 2024

Baca Juga

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengambil langkah tegas dengan mengusulkan Hak Angket guna menyelidiki dugaan kecurangan yang terjadi pada Pilpres 2024.

Ganjar-Mahfud, pasangan yang diusung oleh PDIP dalam Pilpres, mengalami kekalahan yang signifikan dari Prabowo-Gibran. Hingga Minggu (25/2/2024) pukul 10.00 WIB, Ganjar-Mahfud hanya meraih 16 persen suara dari 75 persen suara yang masuk. Sebaliknya, Prabowo-Gibran memimpin dengan 58 persen suara. Bahkan, Ganjar-Mahfud juga kalah dari Anies-Muhaimin yang meraih 24 persen suara.

Meskipun demikian, kubu Ganjar-Mahfud tetap bersikeras bahwa Pilpres berlangsung tidak adil. Ganjar Pranowo, salah satu tokoh utama, tidak yakin bahwa hasil suara yang diperoleh mencerminkan kondisi sebenarnya, terutama di daerah tinggi. Ini mengingat suara PDIP di Pemilu 2024 menduduki peringkat pertama dan diprediksi akan mendapatkan kursi terbanyak di DPR RI.

Adian Napitupulu dari PDIP berharap bahwa dugaan kecurangan Pilpres 2024 dapat terungkap melalui Hak Angket yang akan diusulkan di DPR. Ia menyindir bahwa di DPR tidak ada pihak yang akan menghalangi proses pengungkapan kecurangan, dengan menyebutkan istilah "paman" yang diduga mengacu pada Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dan keluarga Prabowo-Gibran.

"Yang ingin kita lakukan adalah membongkar seluruh permainan di belakang ini. Di mana prosesnya, yang bisa kita harapkan di hak angket, karena di situ enggak ada pamannya," ungkap Adian.

Adian yakin bahwa semua partai politik pendukung Ganjar-Mahfud, termasuk PDI-P dan PPP, mendukung gagasan Hak Angket. Meskipun Adian tidak menduduki posisi strategis di Fraksi PDI-P DPR, ia menegaskan bahwa PDI-P bersatu dan kompak dalam menggulirkan Hak Angket.

Namun, pernyataan Adian tidak selaras dengan PPP, partai sekoalisinya. Majelis Kehormatan PPP menilai bahwa Hak Angket tidak perlu dilakukan, khawatir bahwa hal itu dapat memicu perpecahan. Ketua Majelis Kehormatan PPP, Zarkasih Nur, menekankan perlunya sikap ksatria dari pemenang dan kekalahan pemilu serta menjunjung tinggi persatuan bangsa Indonesia.